RSS Feed Twitter

Friday, February 27, 2015

Software

9:30 AM Unknown
Perangkat Lunak  (software) Software adalah Program yang berisi instruksi/ perintah untuk melakukan pengolahan data. Berdasarkan kegunaannya, software komputer terbagi dalam 4 (empat) jenis: » Software System (Sistem Operasi) » Sofware Bahasa (Bahasa Pemrograman) » Software Application (Program Apliaksi) » Software Utility (Program Bantu)     1.Software...
Read More

Wednesday, February 25, 2015

7:44 PM Unknown
Kumpulan.info - Komputer kini sudah menjadi benda yang umum. Setiap hari, Anda mungkin berhubungan dengan benda ini. Komputer dan Internet telah banyak membantu pekerjaan Anda. Kemudahan mencari informasi, melakukan berbagai transaksi keuangan, menyimpan atau mengolah data menjadi sesuatu yang tidak terlalu membebani. Tetapi, dibalik kemudahannya, ada berbagai ancaman yang dapat merusak data atau komputer Anda baik PC maupun laptop. Ketika Anda mendapati komputer Anda tidak bekerja sebagaimana mestinya,...
Read More
Subscribe to: Posts (Atom)
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Blogroll

Popular Posts

  • Software
    Perangkat Lunak   (software) Software adalah Program yang berisi instruksi/ perintah untuk melakukan pengolahan data. Berdasarkan kegu...
  • other agile process modul
    Pengembangan perangkat lunak Adaptive (ASD) Pengembangan perangkat lunak Adaptive (ASD) adalah proses pengembangan perangkat lunak yang t...
  • (no title)
    Kumpulan.info - Komputer kini sudah menjadi benda yang umum. Setiap hari, Anda mungkin berhubungan dengan benda ini. Komputer dan Internet t...

Blogger templates

Blogger news

Merdeka.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengatakan proses pemakzulan terhadap presiden saat ini sulit dijalankan. Hal ini lantaran UUD 1945 setelah amandemen mengatur mekanisme pemakzulan yang cukup rumit dan sangat yuridis. "Itu sangat-sangat normatif, sulit sekali sekarang. Kalau dulu (pemakzulan) itu sangat politis, kalau sekarang tidak, tapi sangat yuridis," ujar Arief di Jakarta, Kamis (9/10). Arief menerangkan permohonan pemakzulan berasal dari DPR, setelah menilai presiden telah melakukan pelanggaran UUD. Atas hal itu, DPR kemudian mengeluarkan memorandum ketidakpercayaan dan dikirimkan ke MK. "MK menilai apakah betul-betul melanggar UUD atau melanggar pidana berat. Baru kemudian oleh MK diputus ya atau tidak. Kalau diputuskan iya, dikembalikan ke DPR, kemudian DPR mengundang MPR untuk meresmikan, baru bisa MPR menyetujui (pemakzulan)," ungkap dia. Selanjutnya, Arief menerangkan, sistem presidensial yang dianut di Indonesia saat ini tergolong sangat kuat. Ini lantaran presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga sulit untuk dimakzulkan, "Beda dengan yang dulu pada waktu zamannya Gus Dur (Presiden Abdurrahman Wahid). Dulu sangat politis, kalau sekarang sangat yuridis. Kalau sekarang perlu pendapat MK," terangnya.

Blogroll